Bojonegoro Terasbojonegoro.com – Pemdes Mlideg Kec Kedungadem Kab Bojonegoro Jawa Timur menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penentuan lahan untuk Gerai Koperasi Merah Putih yang berlangsung di balai Desa setempat (18/11/2025) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala Desa dan perangkat Desa ,BPD Ketua RT/RW, Pendamping Desa, Babinsa dan undangan lainya.
Dalam kesempatan tersebut Kades Mlideg menyampaikan bahwa dalam Musdes kali ini untuk membahas dan memutuskan lokasi yang paling strategis dan sesuai untuk pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih.
Tujuan dari Musdes ini adalah untuk menetapkan lokasi pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan distribusi barang di tingkat desa serta sebagian legalistas dan persetujuan warga agar tidak ada permasalahan dilokasi
lanjut Kades, beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi ini adalah aksesibilitas, ketersediaan lahan, potensi pengembangan usaha, keamanan, dan kenyamanan lokasi
dalam muusdes telah disepakati bahwa lokasi pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Tanah Kas Desa (TKD) yang berada di jalur jalan poros kecamatan dengan lokasi timur balai Desa Mlideg.
Lokasi ini dipilih karena merupakan lahan TKD (tanah kas desa ) yang tidak ada bangunan di atasnya dan mudah dijangkau oleh seluruh warga.
Kades juga menyinggung bahwa Dana Desa selam 6 tahun kedepan akan digunakan untuk mengangsur pembiayaan pembangunan gerai KMP.
dalam kesempatan tersebut Pendaping Desa menyampaikan beberapa hal terkait lokasi pembangunan gerai KMP yakni mudah diakses masyarakat, sarana yang memadahi, dekat dengan fasilitas publik
mempunyai sarana listrik dan air ,mudah dijangkau ,berada ditepi jalan raya serta
tanahnya siap dibangun
” tidak ada pekerjaan rehap,dan benar benar pembangunan dimulai. dari awal ” katanya.
lanjutnya, target presiden Prabowo bulan November ini sudah dimulai pembangunan gerai KMP dan akan launching bukan Pebruari kemudian pada Maret tahun 2026 KMP sudah bisa melakukan kegiatannya.
biaya pembangunan gerai KMP ini dengan limid maksimal 3 milyar pergerai dengan tenor pambayaran selama 6 tahun dan pemdes wajib melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat.(Red/Tn).
