Bojonegoro,Terasbojonegoro.com – Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) bertujuan untuk membahas dan menyepakati prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya serta pembentukan tim penyusun RKP tahun 2027 yang dilaksanakan Desa Kedungadem Kab Bojonegoro Jawa Timur berlangsung di balai desa setempat (22/6/2026) pagi.
hadir dalam acara ini Agus Hari Purwanto kepala Desa Kedungadem, perangkat desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna,Tim pendamping desa serta Ketua RT, RW dan undangan lainya.
Forum tahunan ini menjadi wadah bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) secara partisipatif.
Musrenbangdes untuk menampung Aspirasi, mengumpulkan usulan kebutuhan langsung dari tingkat RT, RW, dan dusun dan menyusun RKP menjadi dasar penentuan rencana kerja resmi desa untuk periode satu tahun.
Dalam kesempatan tersebut Kades Kedungadem menyampaikan Kegiatan ini
Merupakan rutinitas yang harus dilalui dan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan fisik di tahun 2027.
Namun demikian, di tahun depan ada banyak perubahan,karena untuk Dana Desa (DD) berkurang 74 persen, yang tadinya dana desa 1 Miliar sekian, sekarang tinggal 300 sekian.
” ke depannya dengan anggaran yang minim pemdes akan menetapkan Skala Prioritas ,memilih kegiatan mendesak yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa (APBDes) ” ucapnya.
Kades Kedungadem juga menyampaikan, BKD 2025 untuk jalan rigid beton sudah selesai 100 persen dan sudah dilaksanakan monitoring mulai dari inspektorat dan Bina Marga Kab Bojonegoro.
” Syukur alhamdulillah, semua sesuai spek, bahkan jalan rigid beton Desa Kedungadem ada kelebihan volume 12 meter ” tandasnya.
Musrenbangdes ini berfokus pada terciptanya perencanaan yang partisipatif, penentuan program prioritas yang tepat sasaran, transparansi, anggaran yang efektif, serta dukungan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Forum ini menjadi momentum krusial bagi Kades untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan kebutuhan nyata masyarakat.(Red/Tin).
