Bojonegoro,Terasbojonegoro.com – DPRD Bojonegoro gelar Rapat paripurna
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berlangsung Jum’at (27/3/2026).
Hadir dalam acara tersebut Bupati Bojonegoro,Forpimda, seluruh OPD , Camat dam undangan lainya.
Mitro’atin juru bicara DPRD Bojonegoro menyampaikan sebagai pengemban konstitusi DPRD telah melakukan pembahasan progress report pelaksanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Bojonegoro.
DPRD memiliki catatan-catatan strategis yang dituangkan dalam keputusan DPRD.ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Bojonegoro.
Lanjut Mitro’atin, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dan merekomendasikan untuk segera dibuka kembali beasiswa Scientis sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa berprestasi.
Kemudian ia juga menyampaikan Untuk menghindari permasalahan hukum dalam pengelolaan BKKD, diharapkan Dinas PU tidak hanya sebagai verifikator, namun juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanya, selain itu Pemkab Bojonegoro diharapakan segera melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR terhadap kondisi jalan nasional yang semakin parah kerusakannya dan sering menelan perubahan jiwa.
DPRD Bojonegoro juga merekomendasikan agar Pemkab Bojonegoro melakukan pengawasan terhadap kontraktor agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pekerjaan tidak terjadi keterlambatan, serta mengoptimalkan kinerja konsultan pengawas dalam memantau pengawasan pekerjaan sekalian itu Pemkab Bojonegoro diharapakan menyelesaikan permasalahan banjir di daerah kota .
Pemkab Bojonegoro agar segera menuntaskan ganti rugi tanah untuk pembangunan waduk karang Nongko untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau agar segera dilakukan normalisasi sebelum musim hujan tiba.
Sementara dalam kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan pandangan kepada pemerintah daerah dengan memberikan tanggapan, pertimbangan dan masukkan.
Selanjutnya, terkait dengan pandangan umum Fraksi fraksi pada prinsipnya secara umum kami dapat memahami pemikiran, tanggapan, saran dan masukan dan respon dukungan.
Menurut Bupati Wahono dalam penyampaian pandangan rancangan peraturan daerah ini sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan peraturan daerah,
oleh karena itu pada kesempatan ini ia memberikan jawaban dan penjelasan atas berbagai pandangan dari fraksi-fraksi yang akan ia sampaikan dapat menjadi bahan untuk menetapkan titik temu sehingga akan menjadi instrument penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pemerintahan dan perlindungan dalam kebijakan,(Red/Tn).
