Bojonegoro,Terasbojonegoro.com – Pemdes Sidorejo Kec Kedungadem Kab Bojonegoro Jawa Timur jum’at. (17/10/2025) siang melaksanakan Musrenbangdes RKPDes tahun 2026 dan DU RKP tahun 2027 yang berlangsung di balai desa.
acara tersebut dihadiri oleh Priyanto S.sos M.M. Kasi Kesra Kec Kedungadem,Tim Pendamping Desa, Kepala Desa Sidorejo dan perangkat Desa, BPD,, RT, RW serta unsur masyarakat lainya.
Musrenbangdes RKP 2026 sarana untuk
menyalurkan aspirasinya kebutuhan yang diinginkan masyarakat Desa sidorejo kedepannya
dalam sambutanya Kasi Kesra Kecamatan Kedungadem menyampaikan bahwa Ia hadir mewakili pemerintah Kecamatan menjalankan fungsi koordinasi
,fungsi fasilitasi dan fungsi pembinaan serta fungsi pengawasan.
lanjutnya,pemerintah kecamatan ingin memastikan bahwa musyawarah perencanaan ini benar-benar terselenggaranya adanya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat desa Sidoarjo baik dari pemerintah Desa, BPD,Ibu PKK ,RT,RW Tokoh masyarakat,tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan .
RKP tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Des yang akan dituangkan setiap tahunnya ke dalam RKP Des, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus ada keselarasan dengan program-program dari pemerintah daerah ,Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
tentu saja dalam setiap tahun pasti yang akan dikerjakan yang akan dilakukan yang akan dibangun itu biasanya paling banyak adalah urusan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat pembangunan infrastruktur,pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk kegiatan Posyandu
masih menurut Kasi Kesra, permasalahan utama di Kecamatan Kedungadem nomor 1 Angka kemiskinan yang sangat tinggi se- Kabupaten Bojonegoro
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di awal tahun 2025 angka kemiskinan di Bojonegoro sebesar 11,67%.
sementara Desa Sidoarjo di tahun 2024 data kemiskinannya sesuai Damisda ada 296 KK , namun di tahun 2025 ini terjadi penurunan yang luar biasa dan saat ini masih ada 154 kk kategori miskin.
” ini memang adalah prestasi dari pemerintahan desa Sidoarjo sudah bisa menurunkan kemiskinan 142 kepala keluarga ” ucapnya.
kemudian masalah yang nomor 2 di kecamatan kedungadem ini adalah angka pernikahan dini yang cukup tinggi nomor 3 Se- kabupaten Bojonegoro.
Melalui kegiatan Posyandu remaja, Posyandu ibu-ibu dan pertemuan lainnya didorong untuk menyadarkan masyarakat agar lagi ada pernikahan dini.
pernikahan dini tentu banyak menimbulkan masalah salah satu masalah keturunannya bisa mengakibatkan stunting karena mentalnya belum stabil, kemudian secara ekonomi juga belum matang dan kerawanannya perceraian salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi.
” kami mewakili pak camat ingin memastikan bahwa pelaksanaan musyawarah ini memang benar-benar partisipatif dan musyawarah Ini menghasilkan usulan RKPDes yang selaras dengan di atasnya kemudian menghasilkan dokumen yang strategis ” jelas Priyanto.
desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibentuk dari keputusan musyawarah yang partisipasi sehingga hasilnya nanti mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.
kemudian Kasi Kesra Kec Kedungadem menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro fokus menurunkan angka kemiskinan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:
meluncurkan program GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemkab Bojonegoro memperkuat akurasi data langsung dari desa untuk memastikan program-program tepat sasaran. kemudian fokus pada perbaikan layanan kesehatan dengan meluncurkan aplikasi online WASIAT .
dalam kesempatan ini kasi kesra juga menyampaikan program WASIAT adalah aplikasi pendaftaran online untuk layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran online melalui nomor Handphone 082160050066 sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.
” Masyarakat dapat mendaftar untuk layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD tanpa perlu datang langsung ke Puskesmas atau rumah sakit milik daerah ” tandasnya.
Pemkab Bojonegoro juga fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemudian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2026 masih tetap berlanjut untuk masyarakat yang membutuhkan,.(Red/Tn).
