Bojonegoro TerasBojonegoro.com – Setelah sempat menjadi sorotan publik karena pengadaan mobil dinas mewah yang dinilai sebagai bentuk pemborosan, kini muncul fakta baru yang memantik pertanyaan lebih lanjut soal efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Alih-alih menunjukkan penghematan, pemerintah daerah justru menaikkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas secara signifikan dalam tahun anggaran 2025.
Hal ini terungkap dari data resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dirilis oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro.
Setidaknya ada dua paket besar terkait pemeliharaan kendaraan dinas dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp668 juta.
Rinciannya, Rp293,1 juta dialokasikan untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD dan eselon II, serta Rp375,2 juta untuk pemeliharaan kendaraan operasional roda dua dan roda empat.
Paket pertama, dengan kode RUP 58065418, mencakup pemeliharaan mobil dinas jabatan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, serta pejabat eselon II. Anggaran ini bersumber dari APBD 2025 dan menggunakan metode pengadaan langsung.
Paket kedua, dengan kode RUP 58065843, lebih difokuskan pada perawatan kendaraan operasional, termasuk roda dua dan roda empat, serta mencakup biaya perizinan dan pajak kendaraan.
Tak berhenti di situ, ada juga belanja jasa tenaga sopir sebesar Rp198 juta yang tercatat dalam RUP 59668022. Paket ini mencakup penyediaan jasa pengemudi sekaligus biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan pribadi dinas.
Ketiga paket tersebut masing-masing mencantumkan prinsip “pengadaan berkelanjutan” yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Namun ironisnya, justru total pagu anggaran pemeliharaan kendaraan mencapai kisaran hampir Rp900 juta, angka yang mencolok di tengah narasi efisiensi yang sebelumnya digaungkan.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas mewah untuk pimpinan DPRD menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan keprihatinan fiskal yang seharusnya dipegang pemerintah daerah. Namun, dengan anggaran pemeliharaan kendaraan yang justru melonjak di tahun yang sama, upaya pembelaan soal efisiensi ini semakin sulit diterima publik.(Red )
