Madiun,Terasbojonegoro.com – DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Bupati Madiun TA 2023, di ruang utama, Jumat (15/3/2024).
Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD, Fery Sudarsono, yang dihadiri pimpinan dan anggota dewan. Hadir dari ekskutif, Pj Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto, Pj Sekda Sodik Hery Purnomo, staf ahli bupati, asisten sekda, pimpinan OPD dan unsur Forkopimda.
Dalam nota pengantar LKPJ, Pj Bupati Madiun menjelaskan laporan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah disusun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Pendapatan daerah, pada TA 2023 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.043.592.792.312,77 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.097.556.760.032,92 atau tercapai 102,64%. Secara umum realisasi pendapatan TA 2023 telah melampaui target, baik pada komponen PAD dan pendapatan transfer.
lanjut Pj Bupati, sedangkan Belanja Daerah dari rencana sebesar Rp 2.237.318.173.859,00 terealisasi sebesar Rp 2.118.831.454.060,97 tercapai 94,70%. Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2023 berjalan baik berkat dukungan yang sangat besar dari DPRD Kab. Madiun.
Dijelaskan Pj Bupati, capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut, 1. Indeks kesalehan sosial, tercapai 103,75% dari target sebesar 69,36 realisasi 71,96 atau lebih tinggi 2,6 poin, dengan kategori baik.
2. Indeks reformasi birokrasi, tercapai 111,54% dari target sebesar 73,80 realisasi 82,32 atau lebih tinggi 8,52 poin, dengan kategori a.
3. Angka pertumbuhan ekonomi, mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,12% dari tahun 2022 sebesar 4,43% atau meningkat sebesar 0,69 persen poin.
4. Angka kemiskinan, tercapai 93,56% dari target sebesar 11,80% realisasi 11,04% atau mengalami penurunan 0,76 persen poin,
5. Indeks pembangunan manusia (IPM), tercapai 101,06% dari target sebesar 72,20 realisasi 72,97 atau lebih tinggi 0,77 poin, dengan kategori tinggi.
” Pemkab. Madiun tahun 2023 mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun provinsi di berbagai bidang sebanyak 19, beberapa diantaranya, Penganugerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kali secara berturut- turut dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab. Madiun TA 2022 ” ucapnya.
masih menurut Pj Tontro Pahlawanto, Bupati Madiun menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya Tahun 2023 dari BKKBN RI dalam dedikasinya menurunkan angka stunting,
Pemkab Madiun menerima penghargaan nasional sebagai peringkat I kategori Kabupaten terbaik yang membidangi sub urusan jasa konstruksi dari Menteri PUPR-RI, dan masih banyak lagi.(red/kun).
