Ponorogo,Terasbojonegoro.com – Jika
upaya percepatan berhasil, maka Ponorogo layak menjadi percontohan. Prevalensi stunting di kabupaten yang dipimpin Bupati Sugiri Sancoko turun dari 21 persen hingga tinggal 9,3 persen selama tiga tahun.
Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko– mendapat penghargaan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo atas pencapaian dan komitmen terhadap penurunan angka prevalensi stunting itu, pada tahun 2023.
Kang Bupati dengan gamblang mempresentasikan kiat-kiat dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Ponorogo di Aula Bappeda Litbang setempat, Rabu (29/5/2025).
Setidaknya ada delapan aksi sebagai upaya masif dalam mengatasi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama itu.
“Aksi-aksi untuk penurunan angka stunting ini bukan semata-mata karena ada penilaian atau ingin menjadi juara. Tapi lebih bertujuan menyiapkan generasi emas yang sehat secara fisik maupun mental,” tegas Kang Bupati.
Kedelapan aksi yang sudah terbukti ampuh menekan kasus stunting di Ponorogo itu, di antaranya, analisis situasi, rembuk stunting, menerbitkan peraturan bupati, membentuk tim percepatan penurunan stunting, memetakan sistem manajemen data, publikasi, dan review kinerja tahunan.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Ponorogo Susilowati Sugiri Sancoko yang ikut dalam presentasi secara hybrid itu menyampaikan programnya berupa safari langsung ke 307 desa dan kelurahan.
“Kami selama setahun melakukan pendampingan maupun sosialisasi tentang stunting. Narasumbernya dari dokter kandungan dan dokter anak, ” ungkap istri Kang Bupati itu.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Ponorogo Agus Sugiarto menyampaikan bahwa program-program percepatan penurunan stunting di Ponorogo melibatkan kerja sama sejumlah pihak.
Mulai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB); Dinas Kesehatan; Kantor Kemenag; serta dinas terkait lainnya di lingkup Pemkab Ponorogo.
“Kita melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas BPPKB, Dinas Kesehatan, Bappeda Litbang, Dinas Kominfo serta pihak-pihak lainnya,” kata Agus Sugiarto.
“Peran camat, kepala desa, bidan desa, serta kader kesehatan dan tim pendamping keluarga juga tidak dapat dipandang sebelah mata,” pungkasnya,(red/Kun)
