Bojonegoro,Terasbojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, Jumat (26/1/2024). Kegiatan di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro untuk menjaring aspirasi masyarakat pada tahap awal dan bertujuan menghimpun harapan masyarakat.
Hadir pula dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala OPD beserta jajaran, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh kepemudaan, lembaga sosial, Forum Anak Bojonegoro dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, kegiatan FKP ini selalu dilakukan dalam rangka menyiapkan RKPD. Untuk 2025, Pemkab Bojonegoro akan menyiapkan sesuatu yang berbeda. Sebab, di 2025 melihat secara nasional ada pemerintah yang baru. Ini tentunya juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro karena ada kepala daerah yang baru.
“Kita harus menyiapkan diri dan antisipasi kebijakan dalam menggunakan APBD, rumuskan dengan baik. Antisipasi ke depan menjadi tantangan dan modal untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik. Mari bersama-sama temukan rumusan melalui Ranwal RKPD,” ucap Pj Bupati.
Tahun depan, lanjut Pj Bupati Adriyanto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperkuat, terutama perumusan kebijakan ke depan. Isu-isu kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya pengentasan kemiskinan dan memastikan sarana infrastruktur. Karena hal tersebut ikut mendukung kesejahteraan.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga fokus penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi kemiskinan. Perluasan kesempatan pekerjaan yang baik juga diperlukan bagi masyarakat. Isu kekeringan juga terus diperhatikan khususnya penyediaan air minum.
“Perlu meningkatkan Sambungan Rumah (SR) agar masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan karena akan meningkatkan kesehatan. Kita juga terus mendukung pembangunan Bendungan Karangnongko,” tandasnya.
Lebih lanjut Pj Bupati menjelaskan, tahun 2025, Bojonegoro memiliki RPJPD sampai 2045. Maka harus inline dan yakin memiliki dampak pada masyarakat. Selain itu perlu ada jalan keluar terkait pupuk bersubsidi sehingga pemerintah harus meningkatkan upaya dan memberikan solusi. Agar upaya mengatasi kebutuhan pupuk ini menjadi perhatian karena sebagian masyarakat bergerak di bidang pertanian.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur Andhika Pratama Herlambang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur menyampaikan sasaran arah pembangunan Provinsi Jawa Timur pada 2025. Katanya, arah pembangunan ialah peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung transformasi pembangunan melalui sembilan prioritas pembangunan. (red/ek).
